Kamis, 18 Desember 2014

JANGAN SALAHKAN BURUH BERDEMO

Dewasa ini, marak sekali demo-demo buruh hampir di kota-kota besar. Eiitt...tapi jangan antipati dulu. Di jaman baheula, mungkin pernah dikenal sebutan budak, yaitu seseorang yang dipekerjakan tanpa upah, tetapi diberikan makan dan tempat tinggal. Kini jaman perbudakan telah lenyap ditelan angin perubahan. Tersebutlah kemudian nama buruh...! Seseorang yang bekerja kepada orang lain karena mendapat upah. Tapi jika upah buruh hanya cukup untuk makan dan membayar kontrakan, tentu sangat ironis dengan para pengusahanya yang tinggal di apartemen/rumah mewah bak istana, dan harta segunung. Lalu apa artinya semua itu?

Jaman perbudakan masa lampau dan era perburuhan saat ini menjadi tidak jauh berbeda. Dengan demikian, wajar jika kemudian para buruh melakukan demo. Penulis kira tuntutan mereka tak berlebihan. Bukan menuntut hidup mewah. Tapi setidaknya bisa hidup layak sesuai kebutuhan. Terlebih lagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang sangat signifikan. Tentu imbasnya menjadi luar biasa. Harga-harga pasti akan selangit dan mencekik.

Tapi tunggu dulu...! Karena tak semua pengusaha tentu kaya raya. Upah Minimum Propinsi (UMP) yang tinggi tentu bisa membunuh iklim investasi bagi para pengusaha kelas menengah ke bawah. Bisa-bisa mereka bangkrut. Dan buruh malah kehilangan pekerjaan. Tentu harus ada win-win solution agar sama-sama diuntungkan. Perusahaan tetap jalan, dan buruh juga bisa membaik kesejahterahannya.

Dalam hal demikian, tentu Pemerintah harus bisa sebagai penengah yang baik.  Turun ke lapangan untuk mengkaji semua permasalahan. Jangan berpihak kepada salah satu karena keduanya tentu adalah aset bagi negara yang harus dijaga. Penulis, dalam hal ini sebagai bagian dari buruh juga, ingin berbagi untuk menawarkan solusi. Barangkali bisa digunakan, atau setidaknya disempurnakan dengan format yang lebih baik yang pro ke buruh tapi juga bersahabat dengan pengusaha.

Selama ini, UMP dikenal hanya dua peruntukan, yaitu Sektoral dan Non-Sektoral. Tetapi belum ada terobosan, selain UMP Sektoral dan Non-Sektoral, perlu dipertimbangan UMP berdasarkan SHIFT. Maka nantinya bisa dibuat UMP Sektoral dan Non-Sektoral dengan sistem dua dan tiga shift. Untuk mempermudah pemahaman, berikut ilustrasinya :

Contoh : UMP di daerah tertentu misalnya 2,400,000 sebulan. Maka jika diberlakukan sistem tiga shift, sebulan pekerja hanya akan mendapat UMP tersebut + kelebihan jam di hari sabtu.

Perhitungannya :
UMP : 2,400,000; Upah/Jam : 2,400,000/173 = 13,873 (dibulatkan); kelebihan di hari sabtu (40 jam seminggu) : 2 jam => 3.5 x 4 = 14 x 13,873 = 194,220 (dibulatkan), maka sebulan pekerja hanya mendapat  2,400,000 + 194,220 = 2,594,220

Bandingkan dengan yang bekerja dua shift 10 jam kerja efektif, dalam sebulan akan mendapat jam lembur : 21 hari Senin – Jumat 5,5 x 21 = 115,5 + 9,5 x 4 hari sabtu = 38 = total 153.5 x 13,873 = 2,129,480; sehingga sebulan upah : 2,400,000 + 2,129,480 = 4,529,480.

Tentu akan terjadi selisih yang sangat mencolok dengan posisi yang sama. Biasanya pekerja setiap bulannya lebih terfokus dengan berapa gaji yang dibawa pulang daripada jam kerja.

Jika semua perusahaan dipaksa menggunakan sistem dua shift tentu akan terjadi PHK besar-besaran, disamping juga kesulitan perusahaan yang bekerja nonstop karena ada jeda satu jam. Hasilnya menjadi kontra-produktif. Lalu bagaimana solusinya? Biarkan sistem tiga shift berjalan, tapi seyogyanya UMPnya dibedakan dengan yang sistem dua shift. Maka perusahaan yang memberlakukan 9 – 10 jam / hari, kenakan UMP yang sudah ada. Tetapi yang menggunakan tiga shift harus ada penyesuaian agar gaji yang dibawa pulang juga tidak terlampau jauh dengan yang bekerja dua shift (proporsional).

Kesimpulannya :
1.      UMP 2 shift / 1 shift 9 jam kerja (kantor/kerja siang saja) : 2,400,000
2.     
     UMP 3 shift : 2,400,000 + uang penyesuaian yang besarnya ditentukan pemerintah setelah mendengar pendapat dari buruh dan pengusaha.
3.    
           Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan penghasilan.
4.      Penghasilan 3,5 – 4,5 juta sebulan, penulis kira sudah layak hidup di kota besar



Semoga Bermanfaat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar