Minggu, 21 Desember 2014

Haruskah Pejabat Human Resources Department Sarjana Hukum atau Psikologi?

Pertanyaan yang tentunya membuat orang-orang dengan disiplin ilmu lain harus menahan nafas. Tak bisa dipungkiri bahwa hampir di setiap iklan lowongan kerja untuk posisi itu adalah tertera berijasah Sarjana Hukum atau Psikologi. Dada mereka pun bisa semakin bertambah sesak.
Namun demikian, rumor atau pun iklan lowongan kerja itu tak perlu sampai membuat risau. Fakta di lapangan, tak sedikit orang-orang dengan berbagai disiplin ilmu bisa menduduki posisi sebagai HRD Superintendent dan/atau HRD Manager. Lalu bagaimana mereka bisa demikian?

Penulis mencoba memaparkan ruang lingkup di Human Resources Department, sehingga bisa diperkirakan seberapa sulit menduduki posisi itu agar kiranya para calon pekerja mampu mengira-ira apakah bisa mereka membanagun karir di departemen itu. Ruang lingkup itu sebagai berikut :

Payroll
adalah sistem penggajiaan karyawan. Dalam pekerjaan ini, dimulai dari absensi karyawan, input data kehadiran berkaitan dengan pengupahan, sampai gaji dibayarkan ke karyawan. Pembayaran gaji biasanya dilakukan oleh bagian keuangan. Sementara HRD hanya menyiapkan slip dan perhitungannya. Kemampuan utama yang harus dikuasai adalah pengetahuan tentang skala gaji dan perhitungan lembur.

Recruitment
Kemampuan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah mampu menyeleksi calon karyawan yang berkualitas. Banyak perusahaan menerapkan sistem psiko tes. Tapi tak perlu khawatir karena tak semua orang paham akan hal itu sehingga ada kemampuan psikologi seseorang karena pengalaman. Sama halnya dengan ahli tembakau, dia tak perlu memakai analisa kimia, tapi cukup dengan menggunakan sebagian atau seluruh panca indranya untuk mendeteksi mana daun tembakau yang benar-benar bermutu. Dalam hal penerimaan karyawan pun berlaku demikian.

Secara garis besar, penerimaan karyawan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masing-masing:
  1. Kelompok berpengalamanKandidat bisa dilihat melalui Curriculum Vitae (CV). Lihat jam terbangnya, berapa perusahaan dia pernah bekerja, dan dalam kurun waktu berapa lama. Jika sering berpindah-pindah tempat dengan kurun waktu yang singkat, maka tidak cocok buat perusahaan yang menghendaki ikatan kontrak jangka panjang. Pelajari profil perusahaan sebelumnya, perusahaan bonafit, menengah, dan/atau ecek-ecek. Dari situ, bisa disimpulkan kualifikasi kandidat. Dan yang tak kalah penting adalah referensi dari pimpinan sebelumnya bagaimana dia bekerja, sehingga tidak salah pilih.
  1. Kelompok tidak berpengalamanKelompok ini biasanya diisi untuk posisi-posisi kru/karyawan biasa/golongan I. Berbeda dengan proses rekrutmen di kota-kota besar, proses penerimaan karyawan untuk posisi ini hampir bisa dipastikan tidak melalui tahapan pada umumnya. Sebab mereka biasanya sudah melalui penjatahan tiap-tiap desa yang bermukim di wilayah lingkar tambang. Meskipun demikian, untuk memilih tenaga kerja yang berkualitas sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Dengan melihat gerak tubuh dan cara berbicara, orang bisa dinilai bisa bekerja atau tidak. Sebab kemauan untuk bekerja di sini menjadi tolok ukur utama. Terkecuali dengan untuk posisi-posisi tenaga skill seperti Driver/Operator alat-alat berat. Proses rekrutmennya agak spesifik yaitu melalui tes secara teknis. Di sini hanya dibutuhkan kemampuan berkoordinasi dengan bagian terkait.
Administration
Hampir semua bagian membutuhkan kemampuan ini, yaitu sebagai salah satu sarana pendukung kelancaran operasional di bagian tersebut. Sebagai seorang administrator maka hal-hal yang perlu dikuasai adalah sebagai berikut :
  1. Mampu mem-file dengan baik, hard copy maupun soft copy.
  2. Menguasai komputer dengan baik, minimal Word dan Excel, email, internet
  3. Menguasai surat menyurat dengan bahasa baku
Problem Solver
Kemampuan yang harus dikuasai untuk menunjang ini adalah skill negoisasi, mampu bicara di forum, berani mengambil keputusan, dan pandai membaca situasi, sehingga pemahaman terhadap managemen sangat dibutuhkan. Penguasaan terhadap struktur maupun ruang lingkup perusahaan menjadi vital.

Public Relation
Mampu menjalin komunikasi, tak hanya untuk kalangan internal, tetapi juga eksternal. Dalam lingkup ini, Dinas Tenaga Kerja dan SPSI/Serikat Buruh lainnya tempat dimana organisasi buruh menginduk. Dalam hal ini maka perlu penguasaan yang baik mengenai UU Ketenagakerjaan tahun 2003, lengkap dengan Keputusan/Peraturan Menteri yang berkaitan sebagai contoh :
  • KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
  • PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-15/MEN/VII/2005 TENTANG WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM PADA DAERAH OPERASI TERTENTU
  • KEP. 234/MEN/2003 – WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DAERAH TERTENTUKEP.100/MEN/VI/2004 – KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
  • Dan lain-lain


Jika seseorang merasa mampu menguasai ruang lingkup kerja Human Resources Department seperti di atas, maka titel Sarjana Hukum maupun Psikologi, tak perlu lagi dirisaukan. Bahwasannya, semua ilmu bisa dipelajari. Yang dibutuhkan di sini adalah kemauan.



Semoga Bermanfaat.....!

Kamis, 18 Desember 2014

JANGAN SALAHKAN BURUH BERDEMO

Dewasa ini, marak sekali demo-demo buruh hampir di kota-kota besar. Eiitt...tapi jangan antipati dulu. Di jaman baheula, mungkin pernah dikenal sebutan budak, yaitu seseorang yang dipekerjakan tanpa upah, tetapi diberikan makan dan tempat tinggal. Kini jaman perbudakan telah lenyap ditelan angin perubahan. Tersebutlah kemudian nama buruh...! Seseorang yang bekerja kepada orang lain karena mendapat upah. Tapi jika upah buruh hanya cukup untuk makan dan membayar kontrakan, tentu sangat ironis dengan para pengusahanya yang tinggal di apartemen/rumah mewah bak istana, dan harta segunung. Lalu apa artinya semua itu?

Jaman perbudakan masa lampau dan era perburuhan saat ini menjadi tidak jauh berbeda. Dengan demikian, wajar jika kemudian para buruh melakukan demo. Penulis kira tuntutan mereka tak berlebihan. Bukan menuntut hidup mewah. Tapi setidaknya bisa hidup layak sesuai kebutuhan. Terlebih lagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang sangat signifikan. Tentu imbasnya menjadi luar biasa. Harga-harga pasti akan selangit dan mencekik.

Tapi tunggu dulu...! Karena tak semua pengusaha tentu kaya raya. Upah Minimum Propinsi (UMP) yang tinggi tentu bisa membunuh iklim investasi bagi para pengusaha kelas menengah ke bawah. Bisa-bisa mereka bangkrut. Dan buruh malah kehilangan pekerjaan. Tentu harus ada win-win solution agar sama-sama diuntungkan. Perusahaan tetap jalan, dan buruh juga bisa membaik kesejahterahannya.

Dalam hal demikian, tentu Pemerintah harus bisa sebagai penengah yang baik.  Turun ke lapangan untuk mengkaji semua permasalahan. Jangan berpihak kepada salah satu karena keduanya tentu adalah aset bagi negara yang harus dijaga. Penulis, dalam hal ini sebagai bagian dari buruh juga, ingin berbagi untuk menawarkan solusi. Barangkali bisa digunakan, atau setidaknya disempurnakan dengan format yang lebih baik yang pro ke buruh tapi juga bersahabat dengan pengusaha.

Selama ini, UMP dikenal hanya dua peruntukan, yaitu Sektoral dan Non-Sektoral. Tetapi belum ada terobosan, selain UMP Sektoral dan Non-Sektoral, perlu dipertimbangan UMP berdasarkan SHIFT. Maka nantinya bisa dibuat UMP Sektoral dan Non-Sektoral dengan sistem dua dan tiga shift. Untuk mempermudah pemahaman, berikut ilustrasinya :

Contoh : UMP di daerah tertentu misalnya 2,400,000 sebulan. Maka jika diberlakukan sistem tiga shift, sebulan pekerja hanya akan mendapat UMP tersebut + kelebihan jam di hari sabtu.

Perhitungannya :
UMP : 2,400,000; Upah/Jam : 2,400,000/173 = 13,873 (dibulatkan); kelebihan di hari sabtu (40 jam seminggu) : 2 jam => 3.5 x 4 = 14 x 13,873 = 194,220 (dibulatkan), maka sebulan pekerja hanya mendapat  2,400,000 + 194,220 = 2,594,220

Bandingkan dengan yang bekerja dua shift 10 jam kerja efektif, dalam sebulan akan mendapat jam lembur : 21 hari Senin – Jumat 5,5 x 21 = 115,5 + 9,5 x 4 hari sabtu = 38 = total 153.5 x 13,873 = 2,129,480; sehingga sebulan upah : 2,400,000 + 2,129,480 = 4,529,480.

Tentu akan terjadi selisih yang sangat mencolok dengan posisi yang sama. Biasanya pekerja setiap bulannya lebih terfokus dengan berapa gaji yang dibawa pulang daripada jam kerja.

Jika semua perusahaan dipaksa menggunakan sistem dua shift tentu akan terjadi PHK besar-besaran, disamping juga kesulitan perusahaan yang bekerja nonstop karena ada jeda satu jam. Hasilnya menjadi kontra-produktif. Lalu bagaimana solusinya? Biarkan sistem tiga shift berjalan, tapi seyogyanya UMPnya dibedakan dengan yang sistem dua shift. Maka perusahaan yang memberlakukan 9 – 10 jam / hari, kenakan UMP yang sudah ada. Tetapi yang menggunakan tiga shift harus ada penyesuaian agar gaji yang dibawa pulang juga tidak terlampau jauh dengan yang bekerja dua shift (proporsional).

Kesimpulannya :
1.      UMP 2 shift / 1 shift 9 jam kerja (kantor/kerja siang saja) : 2,400,000
2.     
     UMP 3 shift : 2,400,000 + uang penyesuaian yang besarnya ditentukan pemerintah setelah mendengar pendapat dari buruh dan pengusaha.
3.    
           Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan penghasilan.
4.      Penghasilan 3,5 – 4,5 juta sebulan, penulis kira sudah layak hidup di kota besar



Semoga Bermanfaat